Mojokerto-(satujurnal.com)
Warisan sejarah Majapahit mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027, seiring dibukanya rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan oleh Wali Kota Ika Puspitasari, Selasa (20/1/2026).
Agenda tersebut disampaikan saat Wali Kota membuka Musrenbang di tiga kelurahan, yakni Prajuritkulon, Mentikan, dan Meri, yang menjadi titik awal konsolidasi aspirasi warga sebelum masuk ke pembahasan tingkat kecamatan dan kota.
Dalam forum itu, Ning Ita menegaskan Musrenbang kali ini diarahkan khusus untuk menyusun kebijakan pembangunan tahun 2027, bukan program tahun berjalan maupun 2026.
“Yang kita musyawarahkan hari ini adalah pembangunan tahun 2027. Seluruh usulan harus disesuaikan dengan tema dan prioritas yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan tema pembangunan 2027: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya melalui Daya Saing Sektor Unggulan Daerah, sebagai garis besar arah kebijakan daerah.
Tema tersebut, menurut Ning Ita, diterjemahkan ke dalam tiga fokus utama. Pertama, penguatan ketahanan ekonomi daerah sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi global yang dipicu dinamika geopolitik.
“Kita memang tidak berada di blok negara mana pun, tapi ketika negara besar mengalami gejolak, dampaknya tetap terasa. Karena itu ketahanan ekonomi harus diperkuat,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan daerah juga diselaraskan dengan agenda nasional, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal.
Fokus kedua menyasar ketahanan sosial budaya. Dalam konteks ini, warisan Majapahit diposisikan sebagai modal politik kebudayaan untuk memperkuat identitas Kota Mojokerto, menjaga kohesi sosial, sekaligus menopang sektor pariwisata.
Fokus ketiga diarahkan pada peningkatan daya saing sektor unggulan daerah. Ning Ita menyebutkan, sektor unggulan Kota Mojokerto meliputi UMKM, industri kecil menengah (IKM) alas kaki, serta sejarah dan seni budaya warisan Majapahit. Ketiga sektor tersebut diharapkan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
Untuk memastikan arah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, Wali Kota mendorong warga dan pemangku kepentingan kelurahan menyampaikan usulan yang terukur dan sejalan dengan sembilan prioritas pembangunan daerah.
Ia mengingatkan, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan fiskal daerah dan adanya program yang dinilai lebih mendesak.
“Musrenbang adalah forum musyawarah. Semua boleh menyampaikan pendapat, lalu didiskusikan dan disepakati sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
Rangkaian Musrenbang kelurahan ini akan menjadi fondasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto 2027, sekaligus ruang negosiasi awal antara kebutuhan warga dan arah kebijakan politik pemerintah daerah.(one/hms)
