Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Sabha Mandala Madya, Balaikota Mojokerto, Jumat (20/2/2026).
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan arah kebijakan dan program prioritas selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta indikator kinerja pembangunan yang terukur.
Wali Kota Ika Puspitasari, menegaskan forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan wajib dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini berfungsi sebagai instrumen formal penjaringan aspirasi masyarakat sekaligus penguatan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Kepentingan terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan tidak hanya dirumuskan pemerintah. Kita membutuhkan masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat,” tegas wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Dalam pemaparannya, Ning Ita menegaskan arah pembangunan Kota Mojokerto mengacu pada visi RPJMD Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi tersebut diukur melalui lima indikator utama pembangunan, mulai dari indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, hingga tingkat pengangguran terbuka.
Data terbaru menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Mojokerto tahun 2025 mencapai 82,35 atau meningkat 0,59 poin dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan peningkatan IPM secara konsisten sebagai indikator kualitas hidup masyarakat.
Pada aspek kemiskinan, pemerintah daerah menetapkan target penurunan angka kemiskinan secara bertahap, baik dari sisi jumlah maupun kedalaman kemiskinan. Langkah ini diarahkan untuk memastikan intervensi kebijakan berjalan lebih presisi dan efektif dalam menjangkau kelompok rentan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 5,15 persen. Pemerintah daerah menargetkan tren pertumbuhan tetap positif meskipun menghadapi dinamika ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.
Indikator ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam gini rasio juga menunjukkan tren penurunan. Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan rasio ketimpangan semakin menyempit pada tahun 2027 sebagai refleksi pemerataan hasil pembangunan.
Pada indikator ketenagakerjaan, pemerintah daerah mencermati adanya kenaikan tingkat pengangguran terbuka di tengah tren penurunan kemiskinan. Kondisi ini direspons melalui strategi penciptaan lapangan kerja baru, termasuk operasional 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diproyeksikan menyerap minimal 45 tenaga kerja per unit, serta beroperasinya pabrik rokok baru dengan potensi penyerapan sekitar 600 tenaga kerja.
Selain itu, tiga pabrik rokok yang sempat berhenti beroperasi pada akhir 2023 telah diakuisisi dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 2026. Aktivasi sektor industri ini diproyeksikan memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Pemerintah Kota Mojokerto menempatkan forum konsultasi publik sebagai mekanisme formal untuk memastikan setiap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027.
“Setiap saran dan masukan akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Mojokerto tahun 2027, sehingga kebijakan dan program pembangunan tepat sasaran serta selaras dengan visi pembangunan Kota Mojokerto,” ujar Ning Ita.
Forum ini diikuti unsur perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil.(one/hms)
