Mojokerto-(satujurnal.com)
Kota Mojokerto mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3/2026). Forum ini menyoroti tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan prioritas program pembangunan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, pemerintah daerah akan memfokuskan anggaran pada layanan dasar agar pembangunan tetap berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,” ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Dalam perencanaan pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027, pemerintah daerah menempatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, proses perencanaan pembangunan tetap berlangsung secara partisipatif. Pemerintah Kota Mojokerto menghimpun 284 usulan masyarakat melalui Musrenbang di 18 kelurahan dan tiga kecamatan.
Selain itu terdapat 773 usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Seluruh usulan tersebut akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Seluruh usulan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Ning Ita.
Tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan daerah. Pemerintah kota menetapkan sembilan prioritas pembangunan berdasarkan kajian teknokratis yang dibahas bersama DPRD.
Musrenbang RKPD ini dihadiri perwakilan instansi vertikal, akademisi, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, perusahaan, hingga pelaku usaha.
Ning Ita menegaskan pembangunan Kota Mojokerto memerlukan kolaborasi seluruh elemen.
“Pembangunan Kota Mojokerto membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian pembangunan Kota Mojokerto selama 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 81,76 pada 2024 menjadi 82,35 pada 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan turun dari 5,57 persen pada 2024 menjadi 5,05 persen pada 2025. Rasio gini juga membaik dari 0,357 menjadi 0,298, menandakan kesenjangan ekonomi semakin menurun.
Pada sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 1,54 persen pada 2024 menjadi 1,07 persen pada 2025.
Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tetap stabil. Pada 2025, ekonomi daerah tumbuh 5,34 persen, sedikit meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 5,32 persen.
Indeks Reformasi Birokrasi juga meningkat dari 86,95 pada 2024 menjadi 89,09 pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,66 persen pada 2025, naik dari 3,76 persen pada 2024. Pemerintah Kota Mojokerto menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu fokus kebijakan pembangunan ke depan.
Rekapitulasi kinerja tersebut menjadi gambaran perkembangan pembangunan Kota Mojokerto dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, kesejahteraan sosial hingga reformasi birokrasi.(one/hms)
