Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyoroti tren penurunan akses masyarakat terhadap portal Satu Data Kota Mojokerto yang terjadi selama dua tahun terakhir.
Fakta ini mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Tata Kelola Satu Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/4/2026).
Ning Ita, sapaan akrab wali kota, mendesak evaluasi mendalam apakah penurunan tersebut disebabkan oleh ketidakrelevanan data bagi publik atau adanya kendala teknis sistem.
“Hal ini perlu dievaluasi bersama, apakah karena masyarakat tidak membutuhkan data yang kita sajikan, atau ada kendala dalam sistem yang perlu kita perbaiki,” pinta Ning Ita di hadapan puluhan peserta FGD.
Ia mengingatkan implementasi Satu Data Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bukan hanya soal kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Ning Ita menekankan, data merupakan fondasi utama perencanaan program. Jika data yang digunakan tidak valid, maka seluruh program dan kegiatan pemerintah berpotensi gagal mencapai target yang diharapkan.
“Data tidak hanya dirilis dan disampaikan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi menjadi dasar perencanaan dan pembangunan program kegiatan. Jika data tidak valid, maka program dan kegiatan tidak akan tepat sasaran. Akibatnya, output dan outcome tidak dapat tercapai sesuai harapan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menggarisbawahi sifat data yang dinamis. Ia meminta seluruh perangkat daerah di Kota Mojokerto untuk rutin memperbarui informasi, memastikan akurasi sumber, serta memudahkan akses bagi pengguna. Data harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis agar mampu mendukung pengambilan keputusan yang presisi.
Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Citra Mayangsari, menjelaskan bahwa FGD selama dua hari ini bertujuan memperkuat koordinasi pengelola data sektoral.
Kegiatan ini menghadirkan Tenaga Ahli Data Scientist, Farida, sebagai narasumber utama untuk membedah kualitas data strategis. Hari pertama diisi pemaparan materi, sedangkan hari kedua difokuskan pada diskusi teknis (desk) antar-perangkat daerah untuk menyamakan persepsi dan standar operasional.
“Kegiatan ini juga membangun komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan layanan publik berbasis data yang akurat,” ujar Citra menambahkan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Mojokerto berharap tercipta ekosistem data yang terintegrasi, transparan, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.(one/hms)
