Mojokerto-(satujurnal.com)
Kota Mojokerto sukses menembus peringkat ketiga nasional dan posisi kedua di Jawa Timur dalam pelaksanaan uji coba terbatas digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Raihan ini dicapai setelah pendataan menembus 22.957 kepala keluarga (KK) atau 46,47 persen dari total target 49.368 KK per 22 Juli 2026.
Prestasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Uji Coba Terbatas Perlindungan Sosial oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7/2026).
Namun, capaian tinggi ini tidak terlepas dari kendala teknis di lapangan. Server pusat pendataan sempat mengalami gangguan hingga memicu antrean warga saat proses verifikasi berlangsung.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membenarkan adanya kendala teknis tersebut saat meninjau langsung pelaksanaan di lapangan. Meski demikian, pihaknya optimistis target penuntasan digitalisasi data kependudukan tetap berada di jalur yang benar.
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” kata sosok yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Ia menegaskan, digitalisasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi krusial bagi tata kelola pemerintahan berbasis data presisi. Integrasi ini diproyeksikan memangkas potensi salah sasaran bantuan sosial serta meningkatkan presisi perencanaan pembangunan daerah di Kota Mojokerto.
“Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital datanya pasti akan lebih akurat, lebih valid. Ke depan perencanaan daerah itu bisa lebih tepat sasaran kemudian dan semua program yang kita rencanakan itu mudah untuk dilakukan evaluasi karena basis datanya lebih akurat sehingga margin errornya pun bisa lebih rendah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, menilai uji coba di Kota Mojokerto merupakan batu pijakan vital dalam membangun interoperabilitas data nasional.
Menurut Aris, keterhubungan sistem antarlembaga yang tengah dibangun akan mempermudah akses berbagai layanan dasar warga, tidak terbatas pada bantuan sosial semata.
“Berbagi data dan interoperabilitas sistem merupakan lompatan besar. Kalau ini berhasil, manfaatnya tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” jelas Aris.
Aris menambahkan, penyesuaian teknis terus dipacu agar seluruh sistem kementerian dan lembaga terhubung secara optimal. Konsensus antarinstansi untuk saling membuka data dipandang sebagai terobosan besar dalam reformasi birokrasi.
“Kemauan berbagi data dari kementerian lembaga itu satu hal yang saya pikir sangat menggembirakan karena nanti harapannya masyarakat akan dimudahkan, enggak ada lagi ngisi formulir yang berkali-kali berulang-ulang karena kita sudah punya identitas digital. Satu IKD itu nanti bisa menggunakan seluruh layanan publik tanpa harus fotokopi lagi,” pungkasnya.
Program pendataan Perlinsos di Kota Mojokerto telah bergulir sejak 6 Juli 2026 sebagai bagian dari proyek percontohan transformasi digital nasional. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan layanan publik yang responsif, efisien, akurat, sekaligus memastikan penyaluran jaring pengaman sosial tepat pada sasaran.(one/hms)
