Mojokerto-(satujurnal.com)
Ancaman peredaran rokok tanpa pita cukai resmi berisiko menggerus penerimaan negara sekaligus memangkas perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Menyikapi potensi kerugian tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah tegas dengan memperkuat barisan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi serta memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Batch 2 di Lynn Hotel, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka secara daring kegiatan tersebut. Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini instruksikan jajaran personel penegak Perda untuk memadukan langkah penindakan dengan pendekatan edukatif yang humanis.
“Para anggota Satpol harus memahami bagaimana cara merespons rokok ilegal yang beredar di masyarakat, sekaligus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat untuk membeli rokok yang legal, yang resmi dan memiliki pita cukai,” ujar Ning Ita.
Peredaran produk tembakau ilegal di tengah masyarakat kerap hadir dalam modus penggunaan pita cukai palsu maupun rokok polos tanpa pita cukai. Pemahaman publik mengenai ciri-ciri fisik produk ilegal menjadi kunci vital untuk memutus rantai pasok barang haram tersebut.
Masyarakat diimbau makin teliti saat membeli produk tembakau. Kesadaran konsumen memilih produk berijin resmi memegang peranan besar dalam menutup ruang gerak para pelaku kecurangan cukai.
“Kita harus bersama-sama mencegah adanya cukai ilegal,” tegasnya.
Sektor penerimaan negara dari cukai tembakau berdampak langsung pada besaran DBHCHT yang disalurkan kembali ke daerah.
Untuk wilayah Kota Mojokerto, alokasi DBHCHT tahun 2026 menjadi penopang penting pembiayaan program di tiga sektor krusial: kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan kesehatan.
“Semakin banyak kerugian negara akibat cukai ilegal, maka penerimaan yang kita terima juga berkurang. Maka kita harus berupaya bersama-sama jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada cukai ilegal, sehingga DBH yang kita terima juga akan menjadi lebih besar sesuai dengan penerimaan negara,” terangnya.
Pelatihan berkala ini diproyeksikan mencetak personel Satpol PP Kota Mojokerto yang sigap melancarkan operasi penindakan di lapangan. Selain melakukan penegakan hukum, petugas diharapkan aktif menyampaikan edukasi persuasif demi melindungi potensi pendapatan daerah dan negara.(one/hms)
