Mojokerto-(satujurnal.com)
Sebanyak 140 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Mojokerto didorong memperkuat layanan pendidikan berbasis kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Penguatan tersebut menjadi bagian dari implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, pendekatan holistik integratif harus diterapkan sejak anak memasuki masa usia emas atau golden age. Periode ini menjadi fase penting yang menentukan kualitas tumbuh kembang sekaligus membentuk fondasi sumber daya manusia (SDM) unggul pada masa mendatang.
Penegasan itu disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, saat membuka kegiatan Advokasi Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Selasa (10/11/2026).
“PAUD jangan lagi dipandang hanya sebatas tempat penitipan anak. Ini adalah fondasi yang pertama, yang sangat penting menentukan masa depan SDM-SDM unggul Indonesia,” tegasnya.
Menurut Ning Ita, layanan PAUD harus menjangkau seluruh kebutuhan esensial anak. Pendidikan perlu berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan keluarga, hingga perlindungan anak.
Implementasinya mencakup perhatian terhadap asupan makanan sesuai usia, pemberian vitamin, imunisasi, serta pencegahan stunting. Seluruh aspek tersebut perlu menjadi bagian dari ekosistem layanan PAUD, sehingga perkembangan anak mendapatkan pendampingan secara menyeluruh.
“Melalui sistem pendidikan PAUD Holistik Integratif, tidak hanya urusan pendidikan saja, kesehatan juga dimasukkan di sana,” tuturnya.
Ning Ita juga menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam pembinaan lembaga PAUD, sedangkan Dinas Kesehatan mendukung pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi anak.
Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam penguatan aspek pengasuhan serta perlindungan anak.
Karena itu, pendidik, pengelola lembaga PAUD, dan kader Posyandu diminta memahami secara utuh konsep serta mekanisme pelaksanaan PAUD HI. Koordinasi antarpihak diperlukan agar setiap kebutuhan anak terpenuhi sesuai tahapan pertumbuhan dan perkembangannya.
Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pelayanan. Setiap anak harus memperoleh kesempatan pendidikan dan pengasuhan yang sama tanpa membedakan suku, agama, maupun asal daerah.
Pembentukan karakter juga perlu mendapat perhatian sejak dini. Nilai-nilai budaya lokal yang positif, seperti unggah-ungguh dan tata krama, diharapkan menjadi bagian dari proses pendidikan anak.
Saat ini, Kota Mojokerto memiliki 140 lembaga PAUD. Sebanyak 133 lembaga berada dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tujuh lembaga lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Melalui penguatan implementasi PAUD HI, Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh. Sinergi pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan diharapkan mampu membentuk generasi yang sehat, berkembang optimal, serta memiliki karakter kuat sejak awal kehidupan.(one/hms)
