Mojokerto-(satujurnal.com)
Konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto mempertahankan predikat badan publik informatif selama lima tahun berturut-turut mendapat apresiasi khusus dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Bahkan, berbagai inovasi keterbukaan informasi yang dikembangkan dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, setelah menyimak paparan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam evaluasi dan monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2026 secara daring dari Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Nur Aminuddin secara khusus menyoroti konsistensi Kota Mojokerto dalam mempertahankan predikat informatif selama lima tahun berturut-turut. Ia juga mengapresiasi sistematika paparan serta beragam inovasi pelayanan informasi yang telah dikembangkan.
“Paparan yang luar biasa, paparan yang komplit, paparan yang sistematis. Dan menurut kami memang Kota Mojokerto ini yang paling saya garis bawahi adalah konsistensi. Lima tahun berturut-turut (predikat informatif). Itu luar biasa,” ungkap Nur Aminuddin.
Menurutnya, inovasi yang dijalankan Pemkot Mojokerto memiliki nilai lebih dan dapat menjadi benchmark atau tolok ukur bagi pemerintah daerah lain dalam membangun pelayanan keterbukaan informasi publik.
Dalam pemaparannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan, Kota Mojokerto berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama lima tahun terakhir dengan nilai rata-rata di atas 97. Bahkan, pada penilaian 2025, Kota Mojokerto berhasil meraih nilai 99,45.
Ning Ita menegaskan, capaian tersebut menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
“Tantangan bukan berarti tidak ada, tapi kami berupaya bagaimana memastikan kualitas keterbukaan informasi tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian, tetapi bagaimana kami memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Ning Ita menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.
Dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang relatif terbatas, Pemkot Mojokerto dituntut mampu membangun daya tarik daerah melalui sektor-sektor potensial. Mulai dari pariwisata, kuliner, hingga berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang dapat menarik perhatian masyarakat luar daerah.
Karena itu, kemudahan mengakses informasi menjadi bagian penting dalam memperkenalkan berbagai potensi tersebut kepada publik.
“Keterbukaan informasi publik ini salah satu strategi bagi kami untuk mendorong arahnya ke sana,” ungkap Ning Ita.
Untuk memperkuat pelayanan, Pemkot Mojokerto menghadirkan sejumlah inovasi. Di antaranya Duta Keterbukaan Informasi Publik (Duta KIP) dan program KIP Goes to School yang melibatkan generasi muda sebagai agen literasi informasi. Program tersebut telah menjangkau 11 sekolah di Kota Mojokerto.
Pemkot Mojokerto juga menggelar PPID Award dengan melibatkan 32 perangkat daerah dan 18 kelurahan. Program ini menjadi instrumen evaluasi sekaligus dorongan bagi seluruh unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Di sektor diseminasi, Pemkot Mojokerto mengoperasikan Mobil Videotron yang berkeliling ke sejumlah titik keramaian untuk menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Tourism Information Center (TIC) dikembangkan sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang ingin mengenal destinasi wisata, kuliner, serta produk UMKM lokal. Layanan tersebut telah terhubung dengan 100 mitra UMKM dan jasa lokal serta 18 kelompok sadar wisata di seluruh kelurahan.
Tak hanya memperluas akses informasi, Pemkot Mojokerto juga memperhatikan aspek inklusivitas. Berbagai fasilitas disiapkan agar penyandang disabilitas turut memperoleh hak pelayanan informasi secara setara.
Fasilitas tersebut meliputi juru bahasa isyarat, guiding block, lift braille, fitur suara pada website, hingga sarana khusus di Mal Pelayanan Publik Gajah Mada.
Bagi Ning Ita, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun hubungan pemerintah dengan masyarakat. Publik perlu mengetahui bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk transparansi pengelolaan anggaran dan komitmen terhadap integritas.
“Kami ingin ini menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat kami. Bahwa Pemerintah Kota Mojokerto ini memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran secara berintegritas dan itu diketahui oleh publik,” tuturnya.
Ia meyakini, transparansi yang dijalankan secara konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan program pembangunan mendapat dukungan dan partisipasi publik.
“Sehingga dengan begitu tentu tingkat kepercayaan masyarakat kami terhadap kehadiran pemerintah ini akan semakin kuat. Dan ketika itu tercapai, maka saya yakin, saya optimis program apa pun yang kita buat, yang kita rencanakan itu pasti akan mudah untuk diterima oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam setiap program dan kegiatan pemerintah juga pasti akan tinggi karena mereka punya tingkat kepercayaan atau trust terhadap kehadiran kami sebagai pemerintahan di Kota Mojokerto,” pungkasnya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui regulasi, pembinaan berkala, evaluasi terhadap perangkat daerah, serta dukungan anggaran. Langkah ini diarahkan agar keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya kerja pemerintahan, bukan hanya pemenuhan indikator penilaian.
Dengan berbagai inovasi tersebut, Pemkot Mojokerto terus mendorong pelayanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif. Konsistensi lima tahun mempertahankan predikat informatif sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto.(one/hms)



