Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto langsung tancap gas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025. Ini setelah tahapan-tahapan yang mengiringi rencana perubahan anggaran keuangan tahun berjalan sudah bergulir. Dewan pasang target dalam pekan ini
ketok palu pengesahan Perda APBD 2025.
Wakil Ketua Dewan Hadi Prayitno mengatakan, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dimulai sejak Sabtu (2/8) hingga hari ini masih berlangsung.
Selain membahas arah kebijakan fiskal daerah, DPRD dan TAPD juga menyoroti berbagai catatan penting dari pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda P-APBD 2025. Mulai dari proyek TBM yang dinilai kurang efektif, stagnasi PAD, keterlambatan pembayaran pegawai, hingga lambannya pembentukan BPBD.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menegaskan, percepatan itu dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong agar pembahasan perubahan anggaran tidak molor. “Karena sesuai Inpres, PAK memang harus dipercepat,” tegasnya.
Raperda P-APBD 2025 sendiri diproyeksikan akan mengatur total belanja daerah sebesar Rp 977,44 miliar, naik tipis Rp 100 juta dibanding perubahan KUA-PPAS . Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, hingga belanja tak terduga (BTT).
Pagu terbesar masih ditujukan untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan diplot sekitar Rp 190,85 miliar, sementara bidang kesehatan mencapai Rp 307,17 miliar. BTT tetap disiapkan Rp 1,63 miliar.
Dari sisi pendapatan, diperkirakan akan naik sedikit menjadi Rp 953,24 miliar, sehingga ada defisit sekitar Rp 24,1 miliar. Defisit ini akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.(one)
