Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengabaikan dokumentasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender (PUG). Kelengkapan administrasi menjadi faktor penting agar berbagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender dapat terbaca dalam penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE).
Penegasan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat memimpin rapat koordinasi persiapan verifikasi lapangan PPE di Pendopo Sabha Mandala Tama, Balai Kota Mojokerto, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Ning Ita menekankan pelaksanaan PUG merupakan kewajiban pemerintah daerah, bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan. Prinsip kesetaraan gender harus menjadi bagian dari setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaannya.
“Ini bukan perkara mencari penghargaan. Yang pertama harus dipahami, ini adalah sebuah kewajiban. Seluruh pemerintah daerah dalam merencanakan program, membuat kegiatan, hingga melaksanakan pembangunan harus memenuhi prinsip kesetaraan gender,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan di Kota Mojokerto harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara. Perhatian pemerintah tidak hanya ditujukan kepada perempuan dan laki-laki, tetapi juga kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Salah satu bentuk implementasi nyata yang telah dilakukan Pemkot Mojokerto adalah dukungan terhadap pengembangan potensi atlet disabilitas melalui penyelenggaraan Pekan Paralimpik tingkat kota sejak 2022.
“Salah satu yang sudah kita lakukan adalah dukungan Pemkot Mojokerto terhadap atlet disabilitas melalui penyelenggaraan Pekan Paralimpik tingkat kota sejak 2022. Fasilitasi tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi,” jelas Ning Ita.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah memastikan perspektif gender terintegrasi dalam setiap program dan kegiatan.
Integrasi tersebut harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Dokumentasi Jadi Catatan Penting
Selain implementasi program, Ning Ita secara khusus menyoroti aspek administrasi dan dokumentasi. Menurutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah perlu didukung laporan yang secara jelas mencantumkan perspektif Pengarusutamaan Gender.
Ia mengingatkan, berbagai program yang sudah berjalan berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal dalam penilaian PPE apabila tidak didukung bukti administrasi yang memadai.
“Sering kali kita sudah melaksanakan, tetapi laporannya tidak mencantumkan Pengarusutamaan Gender. Akibatnya, apa yang sudah kita kerjakan tidak terbaca dalam penilaian. Karena itu, dokumentasi dan pelaporan harus menjadi perhatian bersama,” pesannya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Mojokerto mendorong seluruh perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memperkuat pelaksanaan PUG.
Dengan demikian, komitmen Kota Mojokerto terhadap kesetaraan gender dapat terlihat secara utuh, baik melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat maupun kelengkapan dokumen pendukung dalam menghadapi verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya.(one/hms)
