pemilih tetap (DPT) Pilpres di Kota Mojokerto, namun kalangan Dewan setempat
meragukan keabsahan produk penyenggara pemilu daerah tersebut. Pasalnya, selama
berlangsungnya tahapan penetapan DPT, muncul disharmoni antara awak KPU dengan
PPS dan PPK. Sejumlah anggota PPS dan PPK akhirnya menyatakan mengundurkan
diri, justru saat tahapan penetapan DPT harus digelar di PPS dan PPK.
DPT Pilpres di Kota Mojokerto yang diplenokan hari ini. Karena, mundurnya
beberapa anggota PPS dan PPK berujung deadlock, hingga sebagian PPS dan PPK
tidak dapat memplenokan DPT di wilayah kerjanya. Kalau sekarang KPU (Kota
Mojokerto) memplenokan DPT dengan dasar berita acara (BA) PPK, patut
dipertanyakan terlebih dahulu penyelesaian persoalan PPS dan PPK yang
mengundurkan diri itu,” lontar Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi, Senin
(09/06/2014).
mempertanggungjawabkan ke publik soal DPT yang baru disahkan itu. “Silahkan
klaim DPT absah. Tapi publik harus mendapat penjelasan yang seobyektif mungkin.
Karena, sejauh ini belum terlihat keseriusan para anggota KPU terhadap
rekomendasi Panwaslu menyangkut tahapan-tahapan penetapan DPT yang bermasalah,”
tukas dia.
dipertegas. Karena pasca tercoretnya tiga anggota KPU dari seleksi anggota KPU,
kinerja mereka loyo.
hingga detik akhir masa kerja mereka. Tapi begitu nama mereka dicoret timsel,
seolah sudah berakhir kewajiban mereka. Ini yang sangat kita sayangkan,” tandas
dia.
Widayat mengatakan, penetapan DPT
Pilpres yang digelar pihaknya sudah sah. Sehingga, kegamangan publik jika
penetapan DPT deadlock pupus.
pleno pentapan DPT di tingkat PPK sudah kita lakukan. Meski satu anggota KPU
tidak datang langsung ke pleno, tapi empat anggota KPU semuanya sudah
menandatangani berita acara penetapan. Artinya penetapan DPT sah dan final,”
tandasnya.
mengaku pihaknya tetap akan memperhatikan. “Semua butir rekomendasi Panwaslu
tetap kita perhatikan,” kilahnya. (one)




