Jakarta-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan
kesiapan pihaknya memaksimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
kesiapan pihaknya memaksimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).
Kesiapan itu dinyatakan Ika Puspitasari
usai menerima hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan-RB di Hotel Bidakara, Tebet,
Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019)
usai menerima hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan-RB di Hotel Bidakara, Tebet,
Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019)
“Dengan diterimanya hasil evaluasi akan
menjadi acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk penerapan SPBE kedepan. Evaluasi
SPBE ini bukan tentang mana yang memiliki teknologi lebih canggih, tetapi lebih
untuk menilai penerapan SPBE dalam instansi guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat,” kata Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari.
menjadi acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk penerapan SPBE kedepan. Evaluasi
SPBE ini bukan tentang mana yang memiliki teknologi lebih canggih, tetapi lebih
untuk menilai penerapan SPBE dalam instansi guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat,” kata Ning Ita, sapaan Ika Puspitasari.
Sebelum acara penyerahan hasil SPBE
berlangsung, Ning Ita dengan didampingi oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan
Kabag Organisasi Istibsaroh melakukan konsultasi dengan Kepala Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Muhammad Yusuf Ateh.
berlangsung, Ning Ita dengan didampingi oleh Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan
Kabag Organisasi Istibsaroh melakukan konsultasi dengan Kepala Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Muhammad Yusuf Ateh.
Sebanyak 616 lembaga pemerintah yang
terdiri dari 89 Kementerian / Lembaga, 43 Pemerintah Provinsi, 458 Kota /
Kabupaten dan 35 kepolisian se-Indonesia menerima hasil evaluasi SPBE yang
diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
terdiri dari 89 Kementerian / Lembaga, 43 Pemerintah Provinsi, 458 Kota /
Kabupaten dan 35 kepolisian se-Indonesia menerima hasil evaluasi SPBE yang
diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan evaluasi tersebut bukan ajang untuk
mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan
pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.
Reformasi Birokrasi, Syafruddin mengatakan evaluasi tersebut bukan ajang untuk
mencari siapa yang terbaik, melainkan untuk memacu meningkatkan kinerja dan
pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.
Syafruddin mengatakan pentingnya seluruh
instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik adalah untuk
mempercepat kinerja pelayanan publik.
instansi kelembagaan dihubungkan melalui sistem elektronik adalah untuk
mempercepat kinerja pelayanan publik.
“Jadi kalau semua infrastruktur itu
disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan
sangat efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus
mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah.
Karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah
berujung kepada percepatan pelayanan publik,” jelas Syafruddin. (one)
disinkronkan dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah tentu akan
sangat efektif dan efisien dalam aspek-aspek kontroling, pengawasan sekaligus
mempercepat kinerja dan tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah.
Karena kita bisa monitoring semua apa yang dilakukan dan yang pasti adalah
berujung kepada percepatan pelayanan publik,” jelas Syafruddin. (one)
