Jombang-(satujurnal.com)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pembukaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang menyasar kelompok rentan dan keluarga kurang mampu.
Hari ini, Jumat (27/6/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung salah satu titik pelaksanaan program tersebut di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
Dalam kunjungannya, Khofifah mengecek progres renovasi bangunan yang akan difungsikan sebagai ruang belajar. Di lokasi ini, nantinya akan dibuka empat rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD dan SMP. Total daya tampungnya mencapai 100 siswa, dengan tiap rombel berisi 25 anak.
“Gedung dan ruang kelasnya sedang kita kebut renovasinya. Targetnya pertengahan Juli sudah bisa mulai berjalan,” ujar Khofifah kepada awak media.
Khofifah menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school atau sekolah berasrama. Artinya, siswa yang terpilih tidak hanya akan belajar, tetapi juga tinggal dan mendapatkan pembinaan secara holistik selama masa pendidikan.
“Ini bukan sekadar tempat belajar, tapi juga tempat membangun karakter, keterampilan hidup, dan harapan masa depan,” kata Khofifah.
Dengan sistem asrama dan pendekatan pengasuhan berbasis nilai-nilai lokal, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model alternatif yang kuat untuk menjawab tantangan pendidikan di era ketimpangan sosial yang kian kompleks.
“Anak-anak akan tinggal dan belajar di tempat ini secara penuh, agar mereka mendapat pembinaan yang utuh, tidak hanya akademik,” ujarnya.
Pemerintah pusat akan menyiapkan tenaga pendidik dan pengelola. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, dan kelompok rentan lainnya.
“Ini adalah bentuk keseriusan negara hadir dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena alasan ekonomi atau sosial. Sekolah Rakyat ini didesain untuk menjangkau mereka yang sulit mengakses sekolah formal reguler,” tambah Khofifah.
Menurut Gubernur Khofifah, total akan ada 19 Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi serentak di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur pada pertengahan Juli 2025 mendatang. Setiap sekolah disiapkan dengan fasilitas memadai, mengacu pada standar pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. (dwi)
