Mojokerto-(satujurnal.com)
Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kota Mojokerto, Senin (18/11/2025), kembali diisi dengan aksi nyata melalui program “Korpri Peduli”. Dari halaman Balaikota, ratusan ASN mengikuti apel yang dipimpin Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, sebelum bergerak menyalurkan bantuan bagi warga rentan
“Korpri harus memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, difabel, dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kegiatan hari ini jadi bukti nyata komitmen moral kami,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Sandi tersebut.
Usai apel, Perangkat Daerah (OPD) serentak bergerak menuju titik-titik sasaran bantuan. Tahun ini, Korpri Kota Mojokerto menyasar 44 balita stunting dari keluarga kurang mampu. Masing-masing balita menerima satu kardus susu UHT dan dua kilogram telur ayam, bantuan sederhana yang diharapkan mampu menjadi dukungan tambahan pemenuhan gizi.
Selain itu, 43 lansia sebatang kara juga mendapat paket sembako. Di beberapa rumah kecil yang dikunjungi, wajah keriput para penerima tampak sumringah, sebuah kehangatan singkat di tengah sunyinya usia senja.
Namun pesan paling kuat hari itu bukan hanya tentang bantuan sosial. Di hadapan seluruh ASN, Cak Sandi menegaskan kembali komitmen Korpri sebagai penjaga integritas pelayanan publik.
“ASN boleh punya pilihan politik, tapi saat mengenakan seragam Korpri, kepentingan yang diutamakan hanyalah negara. Pelayanan yang seharusnya cepat jangan diperlambat, yang mudah jangan dipersulit,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahaya praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik.
“Korpri harus menjadi teladan netralitas dan profesionalisme. Tolak praktik transaksional dalam pelayanan, jangan biarkan ada pungutan liar, titipan tak wajar, atau penyalahgunaan kewenangan,” pesannya.
Bagi Korpri Kota Mojokerto, perayaan HUT bukanlah rangkaian seremoni belaka. Tahun demi tahun, momentum ini selalu dijadikan ruang untuk kembali menegaskan komitmen, hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. (one/hms)
