Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyoroti sembilan indikator kinerja utama yang tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan itu mengemuka dalam kegiatan Asistensi dan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Hotel Aston Mojokerto, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti jajaran perangkat daerah dan menghadirkan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Heriyandi Roni, secara daring tersebut, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, menegaskan penurunan sembilan indikator kinerja itu tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Kita lihat apa adanya. Indikator yang turun harus dibedah penyebabnya dan segera dikoreksi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan terhadap 126 indikator kinerja kunci yang menjadi rapor tahunan pemerintah daerah. Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan hasil asistensi sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan program pada tahun anggaran 2026, mengingat forum ini menjadi tahap krusial menjelang penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
“Target kinerja tidak boleh stagnan, apalagi turun. Arah kita jelas, capaian harus naik,” ujarnya.
Di hadapan peserta, Ning Ita juga mengungkap tantangan fiskal tahun 2026, terutama dampak penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto untuk tetap menjaga kualitas kinerja dan mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja. Kami berkomitmen mengelola APBD secara efektif agar target pelayanan dasar dan prioritas pembangunan tetap tercapai,” ucapnya.
Ning Ita berharap asistensi dan reviu LPPD dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2026, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Ujungnya, manfaat harus dirasakan warga Kota Mojokerto,” tutup Ning Ita.(one/hms)
