Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar evaluasi mendalam terhadap pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025
Rp 6,3 miliar yang dikelola Bagian Kesra Sekdakot dan Dinas Sosial PPPA. Kegiatan yang berfokus pada penilaian output pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha ini berlangsung di ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Rabu (3/6/2026).
Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka pengangguran dan menciptakan kemandirian ekonomi.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, yang hadir langsung memimpin evaluasi, menegaskan bahwa program DBHCHT adalah instrumen strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup warga. Melalui fasilitasi penempatan kerja, pelatihan vokasi, hingga suntikan modal usaha, Pemkot Kota Mojokerto berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi warga untuk memperoleh penghasilan layak.
“Baik melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan kerja, maupun pemberian bantuan modal usaha seperti ini, semuanya dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mengurangi pengangguran,” tutur Wali Kota Ika Puspitasari yang akrab disapa Ning Ita.
Ning Ita juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam penyaluran bantuan. Mengingat keterbatasan anggaran tahunan, ia mengajak masyarakat aktif melaporkan warga sekitar yang memenuhi syarat namun belum terakomodasi.
“Kalau panjenengan mengetahui ada tetangga, saudara, atau teman yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat, silakan informasikan kepada kami. Yang penting memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Ia menjamin warga yang belum kebagian tahun ini akan diprioritaskan pada periode berikutnya.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, memaparkan data capaian program DBHCHT 2025 secara rinci. Untuk sektor pelatihan keterampilan kerja yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat, anggaran sebesar Rp 4,5 miliar telah diserap untuk membina 400 peserta. Peserta terdiri atas mantan pekerja pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja sektor lain yang mengalami PHK, serta pencari kerja usia maksimal 35 tahun. Mereka mengikuti 25 jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Dari 400 peserta, sebanyak 300 orang telah berhasil terserap di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Rinciannya, 102 peserta sukses merintis usaha mandiri, sementara 198 lainnya diterima bekerja di berbagai perusahaan.
“Masih terdapat sekitar 100 peserta yang belum memperoleh pekerjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk terus melakukan pendampingan dan pengawalan agar mereka juga bisa mendapatkan kesempatan kerja maupun berwirausaha,” jelas Gaguk.
Selain pelatihan, alokasi DBHCHT 2025 yang dikelola Dinas Sosial sebesar Rp 1,8 miliar disalurkan untuk program bantuan modal usaha berupa barang. Bantuan ini diberikan kepada 92 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bergerak di sektor kuliner, laundry, konveksi, jasa tata rias, hingga pertokoan.
Melalui evaluasi ketat ini, Pemerintah Kota Mojokerto berharap bantuan tidak hanya bersifat karitatif jangka pendek, melainkan mampu memicu efek ganda berupa pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.(one/hms)
