Jombang-(satujurnal.com)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan (Aiptinakes) Jawa Timur melalui agenda penyegaran kerja sama dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kedua di Jombang, Selasa (9/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi potensi bencana dengan melibatkan perguruan tinggi secara lebih aktif.
Dalam pertemuan tersebut, BNPB menegaskan hasil Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) yang telah dilakukan bersama Kementerian Desa pada 2025 akan dimanfaatkan sebagai acuan bagi mahasiswa saat menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa. Program ini didukung 32 perguruan tinggi kesehatan yang tergabung dalam Aiptinakes Jawa Timur.
Plt Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengatakan kerja sama BNPB dan Aiptinakes telah berlangsung sejak 2014 dan hingga kini menjadi satu-satunya kolaborasi serupa antara BNPB dan Aiptinakes di Indonesia.
Menurutnya, kerja sama tersebut bertujuan mengintegrasikan isu kebencanaan lokal ke dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar kampus dapat berkontribusi langsung dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
“Kami mengajak perguruan tinggi karena selain pemerintah daerah, mereka adalah pihak yang paling memahami situasi riil masyarakat di bawah,” ujar Pangarso usai pertemuan.
Dalam skema yang disiapkan, mahasiswa peserta KKN akan menggunakan data PKD sebagai dasar penyusunan program kerja di desa tujuan. Dengan demikian, kegiatan yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat setempat.
Pangarso menjelaskan Aiptinakes juga diharapkan berperan sebagai penghubung yang membantu memvalidasi kondisi riil di lapangan berdasarkan indikator ketangguhan desa yang telah disusun.
“Aiptinakes ini menjadi perpanjangan tangan untuk pendekatan ke desa jika BPBD belum sempat menjangkau ke sana. Jadi sebelum KKN, mereka berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat potret PKD di desa tersebut seperti apa,” imbuhnya.
BNPB membagi penilaian ketangguhan desa ke dalam beberapa tahapan, mulai tingkat Pratama yang berfokus pada pemenuhan layanan dasar kebencanaan hingga tingkat Madya yang mencakup kesiapan masyarakat, pelatihan, pemahaman risiko, dan mitigasi pascabencana.
Meski demikian, BNPB menilai keberhasilan program tidak diukur dari cepatnya sebuah desa memperoleh status tangguh, melainkan dari kemampuan mempertahankan kesiapsiagaan tersebut dalam jangka panjang.
“Membangun desa tangguh itu butuh tahapan yang panjang, tidak bisa selesai dalam sehari. Yang paling penting adalah keberlanjutannya. Lebih baik mereka berproses pelan-pelan tapi berkelanjutan, daripada hari ini tangguh lalu besok tidak lagi,” tegas Pangarso.
Ke depan, BNPB akan memperkuat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, BPBD provinsi, BPBD kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat berjalan optimal pada fase pra-bencana, saat bencana terjadi, hingga masa pemulihan pascabencana.(rial)
