Mojokerto-(satujurnal.com)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto tembus 82,35 pada 2025, menempatkan daerah ini dalam kategori sangat tinggi sekaligus berada di peringkat keenam tertinggi di Jawa Timur. Capaian tersebut juga melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur yang tercatat 76,13.
Peningkatan IPM itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto melalui pengalokasian APBD yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto menilai arah kebijakan anggaran tidak hanya mengejar tingkat penyerapan, tetapi juga dampak yang dirasakan masyarakat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan keberhasilan pembangunan diukur dari perubahan kualitas hidup warga, bukan besarnya anggaran yang dibelanjakan.
“Anggaran pemerintah harus menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah dampaknya bagi masyarakat,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Ita, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, IPM merupakan indikator yang mencerminkan kemajuan pembangunan dari tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan Kota Mojokerto terus diarahkan pada penguatan ketiga sektor tersebut.
Di bidang pendidikan, Pemkot Mojokerto berupaya memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat fasilitas pelayanan, meningkatkan mutu layanan, serta memperluas jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara pada sektor ekonomi, pemerintah memperkuat program pemberdayaan UMKM, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kompetensi masyarakat untuk memperkuat daya beli.
Ning Ita menegaskan setiap program yang dibiayai APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Setiap program harus memberikan manfaat yang dapat diukur. Itulah esensi penganggaran berbasis kinerja yang terus kami terapkan,” tegasnya.
Ia berharap capaian IPM tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Selain mencatat kenaikan IPM menjadi 82,35, sejumlah indikator makro Kota Mojokerto pada 2025 juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 5,57 persen menjadi 5,05 persen, prevalensi stunting menurun dari 1,54 persen menjadi 1,07 persen, rasio gini membaik dari 0,357 menjadi 0,298, tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,76 persen menjadi 3,66 persen, sedangkan indeks reformasi birokrasi meningkat dari 86,95 menjadi 89,09.(one/hms)
