Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD terus mematangkan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (5/8), dua agenda strategis dibahas sekaligus, yakni penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026, serta pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, kesepakatan yang dicapai merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ning Ita, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, yang telah terlibat aktif selama proses pembahasan.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dan sumbangan pemikiran hingga tercapainya kesepakatan ini. Semoga sinergi ini membawa manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto,” ujarnya.
Ia berharap, kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelayanan publik di Kota Mojokerto.
Usai penandatanganan nota kesepakatan, tahapan berikutnya adalah penerbitan Surat Edaran Wali Kota sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, pembahasan Rancangan APBD akan kembali dilakukan bersama DPRD sesuai tahapan yang telah dijadwalkan.(one/hms)
