Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD Kota Mojokerto menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan yang menjadi salah satu tahapan menuju penyusunan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 itu dicapai dalam Rapat Paripurna di gedung Dewan setempat, Selasa (11/8/2026).
Kesepakatan terjadi setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengapresiasi kerja sama DPRD selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.
Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran tetap mengarah pada kepentingan masyarakat.
“Terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas sumbangan pemikiran serta kerja sama yang baik selama proses pembahasan,” ujarnya.
Menurut Ning Ita, kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS menandai selesainya salah satu tahapan dalam proses penyusunan P-APBD 2026. Ia berharap proses tersebut turut berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Mojokerto.
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, tahapan berikutnya adalah penerbitan Surat Edaran Wali Kota sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026. Selanjutnya, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan kembali membahas rancangan tersebut.
Pemkot Mojokerto menargetkan seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan P-APBD 2026 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Ning Ita juga meminta dukungan dan masukan DPRD dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. “Saya berharap saran, masukan dan kerja sama yang baik pada saat pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2026,” katanya.(one/hms)
