Mojokerto-(satujurnal.com)
Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu indikator vital penentu predikat Kelurahan Sadar Hukum di Kota Mojokerto. Pemerintah daerah terus mendorong partisipasi aktif warga menuntaskan kewajiban perpajakan demi mempercepat laju pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Seruan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam forum Sinergi Kelurahan dan Kejaksaan dalam Mewujudkan Masyarakat yang Taat Hukum di Kelurahan Mentikan, Rabu (12/8/2026).
Sosok yang akrab disapa Ning Ita ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program Kelurahan Sadar Hukum melalui ketertiban membayar pajak.
“PBB ini menjadi salah satu syarat Kelurahan Sadar Hukum. Karena itu, saya mengajak seluruh warga Mentikan untuk bersama-sama memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu,” tutur Ning Ita.
Ia menegaskan pembayaran pajak merupakan wujud gotong royong nyata masyarakat memperkuat kas daerah. Seluruh penerimaan pajak dialokasikan penuh membiayai program pembangunan daerah yang hasilnya dinikmati langsung oleh warga Kota Mojokerto.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta berbagai program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Mari kita tunaikan kewajiban ini dengan baik,” pesan Ning Ita.
Pemerintah Kota Mojokerto terus membuka berbagai kemudahan kanal pembayaran PBB. Inovasi layanan ini disiapkan agar warga semakin praktis, cepat, serta terhindar dari keterlambatan pembayaran.
Penilaian Kelurahan Sadar Hukum tidak hanya berfokus pada sektor PBB semata. Ning Ita memaparkan status tersebut juga menuntut lingkungan yang aman dan kondusif.
Kriteria penting lainnya meliputi tingkat kriminalitas yang minim, bebas dari penyalahgunaan narkoba, nihil kasus pernikahan anak, serta tingginya kepedulian warga menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Langkah pembinaan masif terus digencarkan Pemkot Mojokerto bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.(one/hms)
