Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah daerah dituntut mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menjelang target 2030. Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 didorong menjadi barometer untuk mengukur sekaligus mengembangkan praktik pembangunan berkelanjutan di daerah.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kick-off Program I-SIM 2026 secara daring dari Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat, Kota Mojokerto, Kamis (20/8/2026).
Mengusung tema “Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030”, I-SIM 2026 menjadi platform bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk menunjukkan berbagai aksi pembangunan yang mendukung target SDGs. Program ini sekaligus membuka ruang evaluasi dan pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ning Ita mengapresiasi pelaksanaan I-SIM yang merupakan kolaborasi bersama PT Surveyor Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, APKASI, serta berbagai pihak.
“Pemerintah daerah dengan berbagai tantangan yang terus berkembang sesuai perkembangan masa, termasuk kondisi geopolitik global, tentu dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Ning Ita, agenda SDGs menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan pembangunan. Tenggat pencapaian SDGs pada 2030 yang semakin dekat perlu menjadi dorongan bagi daerah untuk mempercepat berbagai program dan inovasi.
Ia menilai I-SIM tidak perlu ditempatkan hanya sebagai ajang kompetisi atau pemeringkatan. Bagi APEKSI, program tersebut memiliki fungsi lebih luas sebagai proses evaluasi mandiri sekaligus perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
“Program I-SIM menjadi platform bagi pemerintah kota untuk menunjukkan aksi-nyatanya dalam pencapaian SDGs sekaligus sebagai barometer untuk bisa terus berkembang,” jelasnya.
Sejak pertama kali digelar pada 2022, I-SIM telah menjadi bagian dari Indonesia’s SDGs Action Awards yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ning Ita mengatakan penghargaan tetap memiliki nilai sebagai bentuk apresiasi. Namun, manfaat yang lebih besar terletak pada proses identifikasi, dokumentasi, penyebarluasan, pembelajaran, hingga replikasi praktik baik pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya.
“Harapannya, I-SIM tidak berhenti pada penilaian dan pemberian penghargaan saja, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran antardaerah untuk mempercepat pencapaian SDGs menuju tahun 2030,” tuturnya.
Ia berharap Kick-off I-SIM 2026 menjadi awal positif bagi seluruh rangkaian program sekaligus mendorong semakin banyak pemerintah kota dan kabupaten berpartisipasi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunjukkan capaian pembangunan sekaligus menghadirkan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Karena pada akhirnya, keberhasilan I-SIM bukan hanya tentang siapa yang memperoleh peringkat terbaik, tetapi tentang bagaimana praktik-praktik baik ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(one/hms)
