Jombang-(satujurnal.com)
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menerpa PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang memasuki babak baru. Sejak Jumat pagi (17/7/2026), puluhan buruh yang terdampak PHK mendirikan tenda keprihatinan di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, sebagai bentuk protes dan desakan atas penyelesaian hak mereka yang dinilai tidak adil.
Aksi pendirian tenda ini merupakan buntut dari PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan plywood tersebut terhadap 1.286 pekerjanya.
Dalam aksi di depan Disnaker, buruh membentangkan spanduk dan poster yang menyuarakan kekecewaan, mereka mengusung alat peraga berupa spanduk, diantaranya bertuliskan “KORBAN PHK SEPIHAK PT. SGS JOMBANG” dan “PESANGON ADALAH HAK KAMI”.
Mereka juga menutup sebagian ruas Jalan KH Wahid Hasyim, tempat kantor Disnaker berada.
Keadaan menjadi ironis ketika alasan perusahaan melakukan PHK adalah karena kerugian, namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengungkapkan bahwa pasca melakukan PHK massal terhadap ribuan buruh tetap, PT SGS kembali merekrut 500-600 karyawan baru berstatus alih daya atau outsourcing.
“Kami bantah alasan perusahaan merugi karena faktanya ada tenaga outsourcing baru yang menggantikan pekerja lama,” tegas Hadi. Ia menambahkan bahwa para pekerja alih daya baru ini justru ditempatkan pada pekerjaan inti perusahaan, yang menurutnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Skema pembayaran pesangon juga menjadi sorotan tajam serikat buruh. “Pesangon dibayar 0,5 persen dari ketentuan dan dicicil selama 10 bulan,” keluh Hadi.
Ketentuan ini dinilai sangat memberatkan para pekerja yang mendadak kehilangan mata pencaharian, karena nilai cicilan pesangon yang tidak seberapa tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk dijadikan modal usaha.
Hingga aksi di depan Disnaker berlangsung, sebanyak 52 pekerja masih bertahan menolak tawaran kompensasi perusahaan dan menuntut pembatalan PHK sepihak. SBPJ telah dua kali melakukan perundingan bipartit dengan pihak manajemen perusahaan, namun keduanya berakhir jalan buntu.
“Kami sudah dua kali bipartit, tetapi tidak ada titik temu,” ujar Hadi.
Kekecewaan para buruh semakin menumpuk karena pengajuan mediasi melalui Disnaker Jombang belum juga terlaksana meskipun sudah diajukan hampir satu bulan yang lalu.
“Hari ini harus segera ada mediasi. Persoalan ini harus segera diselesaikan,” desak Hadi, menuntut Disnaker Jombang bertindak cepat menjalankan fungsinya.
Para buruh PT SGS mengancam akan terus bertahan di tenda keprihatinan depan kantor Disnaker hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka bersiap untuk bertahan hingga satu bulan ke depan jika tidak ada kepastian penyelesaian yang adil dan transparan. Kondisi ini menuntut intervensi tegas dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan keadilan bagi ribuan buruh yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. (rial)
