Jombang-(satujurnal.com)
Pesan keras disampaikan Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (8/9/2026). Massa mendesak penegakan hukum menuntaskan berbagai perkara tindak pidana korupsi lama yang dinilai masih menyisakan persoalan, termasuk kasus di tingkat desa.
Ketua FRMJ Joko Fatah Rokim menegaskan, penyelesaian perkara korupsi tidak boleh berhenti pada kasus-kasus yang sedang menjadi perhatian. Menurutnya, perkara lama yang belum selesai juga harus dituntaskan agar penegakan hukum berjalan konsisten dan tidak tebang pilih.
“Kita itu enggak kembali ke belakang ke yang ini saja dulu, kita harus selesaikan tuntas. Dulu-dulu kan masih banyak yang belum terselesaikan,” cetus Fatah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan kritik terhadap penanganan perkara korupsi. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri Jombang dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Fatah turut menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan daerah yang dinilai dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan anggaran. Karena itu, ia meminta pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap setiap dugaan penyimpangan.
FRMJ menilai pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian untuk menelusuri dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh. Kasus-kasus lama, termasuk yang berkaitan dengan pemerintahan desa, didorong tidak berhenti tanpa kejelasan penyelesaian.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan FRMJ agar penegakan hukum di Jombang berjalan transparan dan konsisten, sekaligus memastikan setiap perkara korupsi ditangani tanpa membedakan pihak yang terlibat.(rial)
