Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mulai menjajagi kemungkinan kerjasama dengan Kejaksaaan Negeri (Kejari) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Setidaknya, untuk pendampingan hukum dalam tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mulai menjajagi kemungkinan kerjasama dengan Kejaksaaan Negeri (Kejari) di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Setidaknya, untuk pendampingan hukum dalam tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
“Sejauh ini belum ada komunikasi khusus dengan Kejari (Mojokerto) soal kemungkinan kerjasama di bidang hukum. Namun KPU (Kota Mojokerto) merasa perlu ada konsultasi dan bantuan hukum dengan kejaksaan sebagai pengacara negara,” ujar Ketua KPU Kota Mojokerto, Fathoni Nawawi, Rabu (20/02/2013).
Menurut Fathoni, pemilukada sangat rentan terjadi sengketa politik.
Sehingga perlu pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan pengacara
negara terkait persoalan hukum perdata dan hukum tata negara selama
pemilu berlangsung. “Berbagai keputusan yang akan dikeluarkan KPU,
seperti daftar pemilih tetap, penetapan calon walikota dan wakil
walikota hingga penetapan walikota dan wakil walikota terpilih bisa jadi
rawan sengketa politik. Ini perlu dukungan dan bantuan hukum,” katanya.
Sehingga perlu pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan pengacara
negara terkait persoalan hukum perdata dan hukum tata negara selama
pemilu berlangsung. “Berbagai keputusan yang akan dikeluarkan KPU,
seperti daftar pemilih tetap, penetapan calon walikota dan wakil
walikota hingga penetapan walikota dan wakil walikota terpilih bisa jadi
rawan sengketa politik. Ini perlu dukungan dan bantuan hukum,” katanya.
Kerjasama itu, ujar Fathoni, juga untuk menimalisir kesalahan administrasi dan non administrasi selama proses penyelenggaraan pemilukada. “Proses pentahapan pemilukada sudah kian dekat, bulan Mei mendatang. Makanya, penerapan administrasi secara tepat menjadi keharusan,” ujarnya.
Namun tatkala disinggung soal kiblat penjajagan kerjasama, Fathoni mengelak. “Kita tidak mencontoh daerah lain. Ini soal pertimbangan kebutuhan pendampingan hukum saja. Perlu tidaknya, tentunya melalui pleno anggota,” kilahnya. (one)
