Mojokerto-(satujurnal.com)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui
DPRD Kota Mojokerto dan Pemerintah Kota Mojokerto.
Prosesi pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Wali Kota Mojokerto dan pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Dewan, Senin (29/6/2026).
Persetujuan ini menjadi payung hukum krusial dalam memastikan seluruh penggunaan anggaran tahun lalu berjalan akuntabel. Evaluasi dan masukan dari legislatif selama proses pembahasan akan dijadikan tolok ukur meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto pada periode anggaran berikutnya.
Regulasi ini pun segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, persetujuan bersama tersebut mencerminkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam menjalankan amanah konstitusi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama atas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 merupakan wujud sinergi dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mengemban amanah konstitusi,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Ita.
Ia juga mengapresiasi pimpinan DPRD beserta seluruh anggota, terutama Badan Anggaran, yang telah menyelesaikan pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama. Menurutnya, berbagai masukan selama pembahasan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan APBD.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, akuntabel, serta memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat Kota Mojokerto.
Ning Ita pun berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar pelayanan publik semakin optimal dan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif tetap terjalin dengan baik, dan terus dapat ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang lebih sejahtera,” katanya.(one/hms)
