Mojokerto-(satujurnal.com)
Sebanyak 55 orang bidan yang
tergabung dalam Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Bidan Desa PTT) Kabupaten
Mojokerto , Minggu (27/9/2015) pagi bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan
ribuan sejawat mereka yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementrian
PAN dan RB serta Istana Negara, Senin 28 September 2015.
tergabung dalam Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Bidan Desa PTT) Kabupaten
Mojokerto , Minggu (27/9/2015) pagi bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan
ribuan sejawat mereka yang akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementrian
PAN dan RB serta Istana Negara, Senin 28 September 2015.
Mereka berangkat melalui dua
titik kumpul, yaitu Stadion Mojosari dan Rumah Bersalin Ananda, depan Terminal
Kertojoyo Mojokerto. Mereka menempuh perjalanan darat dengan menggunakan Bus
Harapan Jaya
titik kumpul, yaitu Stadion Mojosari dan Rumah Bersalin Ananda, depan Terminal
Kertojoyo Mojokerto. Mereka menempuh perjalanan darat dengan menggunakan Bus
Harapan Jaya
Langkah ke pemerintah pusat ini ditempuh
untuk memperjuangkan nasib mereka agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
untuk memperjuangkan nasib mereka agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
“Kami bergabung dengan seluruh bidan desa PTT
menuntut kepastian kerja sebagai pegawai tetap negara. Kami meminta SK
pemerintah untuk pengangkatan bidan PTT sebagai PNS,” kata Ani, Ketua Forum
Bidan PTT Kabupaten Mojokerto, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, Minggu
(27/9/2015).
menuntut kepastian kerja sebagai pegawai tetap negara. Kami meminta SK
pemerintah untuk pengangkatan bidan PTT sebagai PNS,” kata Ani, Ketua Forum
Bidan PTT Kabupaten Mojokerto, sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, Minggu
(27/9/2015).
Menurut Ani, bidan desa PTT yang
bertugas selama bertahun-tahun di pelosok desa masih belum mendapatkan
tanggapan yang serius dari pemerintah Presiden Jokowi. Padahal berbagai
dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, DPD RI dan DPR RI sudah ada untuk merekomendasikan
para Bidan Desa PTT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
bertugas selama bertahun-tahun di pelosok desa masih belum mendapatkan
tanggapan yang serius dari pemerintah Presiden Jokowi. Padahal berbagai
dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, DPD RI dan DPR RI sudah ada untuk merekomendasikan
para Bidan Desa PTT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pun honor para bidan desa
PTT jauh dari harapan. “Rata-rata honor mereka hanya sekitar Rp 1.450.000 per bulan.
Itupun terkadang 2 sampai 3 bulan, baru diterimakan kepada para bidan”, ungkapnya.
PTT jauh dari harapan. “Rata-rata honor mereka hanya sekitar Rp 1.450.000 per bulan.
Itupun terkadang 2 sampai 3 bulan, baru diterimakan kepada para bidan”, ungkapnya.
“Para bidan sudah bertahun-tahun
mengabdi untuk melayani kesehatan masyarkat, terutama masyarakat desa. Ada juga
yang sudah mengabdi sampai 13 tahun, kasihan sudah begitu lama tapi status
belum jelas”, terangnya.
mengabdi untuk melayani kesehatan masyarkat, terutama masyarakat desa. Ada juga
yang sudah mengabdi sampai 13 tahun, kasihan sudah begitu lama tapi status
belum jelas”, terangnya.
Sebelumnya, 14 September 2015
lalu sekitar 2000 Bidan Desa PTT telah melakukan aksi di depan Istana Negara.
Namun karena belum mendapatkan kepastian dan keputusan, para Bidan Desa PTT
tersebut berencana akan melakukan aksi kembali pada hari Senin, 28 September
2015, dengan jumlah massa yang lebih besar. Diperkirakan 10.000 Bidan Desa PTT
dari berbagai daerah akan mendatangi kembali Kantor KementerianPAN dan RB. (wie)
lalu sekitar 2000 Bidan Desa PTT telah melakukan aksi di depan Istana Negara.
Namun karena belum mendapatkan kepastian dan keputusan, para Bidan Desa PTT
tersebut berencana akan melakukan aksi kembali pada hari Senin, 28 September
2015, dengan jumlah massa yang lebih besar. Diperkirakan 10.000 Bidan Desa PTT
dari berbagai daerah akan mendatangi kembali Kantor KementerianPAN dan RB. (wie)
