Jakarta-(satujurnal.com)
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi
perusahaan media siber (online), melayangkan somasi ke Komisi Pemilihan Umum
(KPU) terkait hilangnya ketentuan penayangan iklan kampanye melalui media dalam
jaringan (daring) pada Pemilu 2019 dalam keputusan KPU terbaru.
perusahaan media siber (online), melayangkan somasi ke Komisi Pemilihan Umum
(KPU) terkait hilangnya ketentuan penayangan iklan kampanye melalui media dalam
jaringan (daring) pada Pemilu 2019 dalam keputusan KPU terbaru.
“Ini ada apa dengan KPU. Kita somasi
untuk meminta pembatalan Keputusan KPU 291,” kata Ketua Departemen Hukum
Pengurus Pusat SMSI, Cecep Syaepudin, Jumat (22/02/2019).
untuk meminta pembatalan Keputusan KPU 291,” kata Ketua Departemen Hukum
Pengurus Pusat SMSI, Cecep Syaepudin, Jumat (22/02/2019).
Langkah somasi ditempuh, kata Cecep, karena dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 38 ayat
(1) telah diatur bahwa iklan kampanye pada Pemilu 2019 dilakukan melalui media
cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan yang pelaksanaan
fasilitasi iklan tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU.
2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 38 ayat
(1) telah diatur bahwa iklan kampanye pada Pemilu 2019 dilakukan melalui media
cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan yang pelaksanaan
fasilitasi iklan tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU.
PKPU itu kemudian ditindaklanjuti dalam
Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
“Dalam Keputusan KPU tahun 2018 itu
masih menetapkan bahwa iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan media
dalam jaringan,” kata Cecep.
masih menetapkan bahwa iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan media
dalam jaringan,” kata Cecep.
Namun dalam Keputusan KPU yang paling
gres yakni Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019
pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui daring (online) dihapus.
gres yakni Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis
Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilu 2019
pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui daring (online) dihapus.
“Yang ada hanya melalui media cetak,
media elektronik TV dan media elektronik Radio. Ada apa ini mengapa fasilitasi
iklan kampanye melalui media dalam jaringan menjadi tidak ada,” telisik dia.
media elektronik TV dan media elektronik Radio. Ada apa ini mengapa fasilitasi
iklan kampanye melalui media dalam jaringan menjadi tidak ada,” telisik dia.
Dipaparkan, pengertian media dalam
jaringan atau media daring secara umum adalah saluran komunikasi yang terjadi
secara online melalui situs web di internet, baik itu berisi teks, foto, video,
atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di
jaringan internet adalah media online. Sedangkan pengertian media online atau
media siber secara khusus adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa.
jaringan atau media daring secara umum adalah saluran komunikasi yang terjadi
secara online melalui situs web di internet, baik itu berisi teks, foto, video,
atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di
jaringan internet adalah media online. Sedangkan pengertian media online atau
media siber secara khusus adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa.
Mengingat kita sudah berada di era
digital dan internet adalah kebutuhan utama, ujarnya lebih lanjut, maka media
online atau media siber juga layak mendapatkan porsi iklan kampanye peserta
Pemilu 2019, baik iklan kampanye capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
digital dan internet adalah kebutuhan utama, ujarnya lebih lanjut, maka media
online atau media siber juga layak mendapatkan porsi iklan kampanye peserta
Pemilu 2019, baik iklan kampanye capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
“KPU sebagai penyelenggara pemilu dan
fasilitator, seharusnya melaksanakan amanat ketentuan diatasnya in casu Undang
Undang Pemilu dan PKPU, dan juga harus berlaku adil terhadap pelaku usaha media
online atau media siber,” tekannya.
fasilitator, seharusnya melaksanakan amanat ketentuan diatasnya in casu Undang
Undang Pemilu dan PKPU, dan juga harus berlaku adil terhadap pelaku usaha media
online atau media siber,” tekannya.
Makanya, sambung dia, atas restu dari
pimpinan SMSI melakukan somasi ke KPU untuk mempersoalkan keputusan KPU yang
tidak sejalan dengan peraturan dan keputusan yang ada. “Bila jawabannya tidak
memuaskan, rencananya KPU akan kami gugat secara hukum,” cetusnya. (****)
pimpinan SMSI melakukan somasi ke KPU untuk mempersoalkan keputusan KPU yang
tidak sejalan dengan peraturan dan keputusan yang ada. “Bila jawabannya tidak
memuaskan, rencananya KPU akan kami gugat secara hukum,” cetusnya. (****)
