Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan
Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban
dalam Pilkada serentak, Juli 2018 mendatang.
Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah rawan gangguan keamanan dan ketertiban
dalam Pilkada serentak, Juli 2018 mendatang.
Moch, Arbayanto, Komisioner KPU
Propinsi Jawa mengutarakan hal itu usai menjadi narasumber Sosialisasi Tahapan
dan Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto
2018 di aula Hotel Raden Wijaya, Kota Mojokerto (18/10/2017).
Propinsi Jawa mengutarakan hal itu usai menjadi narasumber Sosialisasi Tahapan
dan Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto
2018 di aula Hotel Raden Wijaya, Kota Mojokerto (18/10/2017).
“Disabilitas masyarakat memicu
tingkat kerawanan berbeda. Mulai dari proses pencalonan, penetapan data pemilih
hingga kampanye. Dinamika partai politik tersebut timbul akibat tidak
terpenuhinya sarat pencalonan,” Arbayanto.
tingkat kerawanan berbeda. Mulai dari proses pencalonan, penetapan data pemilih
hingga kampanye. Dinamika partai politik tersebut timbul akibat tidak
terpenuhinya sarat pencalonan,” Arbayanto.
Di Pilkada serentak 2018, selain Kota
Mojokerto, terdapat 18 daerah lain yang juga menggelar Pilwali dan Pilbup.
Mojokerto, terdapat 18 daerah lain yang juga menggelar Pilwali dan Pilbup.
Hal yang paling rawan terjadi, ujar
Arbyanto, yakni selama berlangsungnya tahapan kampanye.
Arbyanto, yakni selama berlangsungnya tahapan kampanye.
“Ini terjadi karena adanya mobilisasi
massa yang bisa memicu konflik antarpendukung calon,” katanya.
massa yang bisa memicu konflik antarpendukung calon,” katanya.
Dan pihak yang paling tahu peta
kerawanan dan gangguan, imbuhnya, yakni pihak keamanan.
kerawanan dan gangguan, imbuhnya, yakni pihak keamanan.
“Saya kira pihak keamanan yang
paling tahu 18 daerah yang paling rawan,” tukasnya.
paling tahu 18 daerah yang paling rawan,” tukasnya.
Sedangkan soal antisipasi gugatan, dinyatakan
jika KPU akan membekali jajaran dengan pola dokumentasi yang sesuai.
jika KPU akan membekali jajaran dengan pola dokumentasi yang sesuai.
“Soal gugatan kami menekankan
pola data dan dokumentasi. Karena ini penting sebagai alat bukti.” tukasnya.
pola data dan dokumentasi. Karena ini penting sebagai alat bukti.” tukasnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Mojokerto,
Syaiful Amin Sholihin mengatakan, untuk menghadapi gugatan Pilkada, pihaknya telah
bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Syaiful Amin Sholihin mengatakan, untuk menghadapi gugatan Pilkada, pihaknya telah
bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
“Tentu soal gugatan model apapun
kita siap menanggapinya. Bahkan kami telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan
untuk pendampingan dalam penanganan masalah perdata dan Tata Usaha Negara
(TUN),” tukasnya.
kita siap menanggapinya. Bahkan kami telah bekerjasama dengan pihak Kejaksaan
untuk pendampingan dalam penanganan masalah perdata dan Tata Usaha Negara
(TUN),” tukasnya.
Ditandaskan, jika ada gugatan dalam
tahapan pemilu pihaknya akan bekerja sesuai aturan.
tahapan pemilu pihaknya akan bekerja sesuai aturan.
“Kita bekerja sesuai aturan saja.
Kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan misalnya, KPU tidak ambil peran
kecuali memenuhi rekom tim dokter yang menyatakan tentang kondisi calon tidak
memenuhi syarat atau sebaliknya,” pungkasnya. (one)
Kalau ada yang tidak lolos tes kesehatan misalnya, KPU tidak ambil peran
kecuali memenuhi rekom tim dokter yang menyatakan tentang kondisi calon tidak
memenuhi syarat atau sebaliknya,” pungkasnya. (one)
